Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal tahun 2015 lalu masih kurang dari terget yang telah ditentukan. Sesuai data di DPPKAD Kendal, dari target Rp 15,569 miliar, pencapaiannya hanya Rp 13,222 miliar atau 89,32 persen. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, yang perolehannya mencapai seratus persen, hanya dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kangkung dan Pegandon.
Kepala DPPKAD Kendal Tavip Purnomo melalui Kabid Pengembangan Potensi Pendapatan, Endang Sri Handayani mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan penarikan PBB tidak mencapai seratus persen, di antaranya, kesadaran dari wajib pajak sendiri atau kurang maksimalnya petugas penarik pajak. Faktor lain bisa juga karena wajib pajak tidak ada di tempat dan objek pajak tidak ada. “Kadang yang punya tanah atau bangunan tidak tinggal di wilayah Kendal dan tidak sempat datang ke Kendal untuk membayar PBB. Kasus lain, banyak tanah yang sebenarnya sudah dipecah-pecah, namun tidak dilaporkan,”jelasnya.
Endang juga mengatakan, kurang maksimalnya petugas penarik PBB bisa juga karena insentifnya yang bisa dikatakan sedikit. Sejak pengelolaan PBB diserahkan ke daerah mulai tahun 2014, besarnya insentif bagi penarik PBB jumlahnya cukup jauh lebih sedikit. Tidak adanya hadiah bagi desa/kelurahan atau kecamatan yang berhasil menarik pajak seratus persen atau paling cepat pelunasan pembayaran PBB juga sedikit berpengaruh bagi pihak desa/kelurahan dalam menarik PBB. “Dulu kan ada hadiah bagi desa atau kelurahan yang berhasil menarik PBB sampai seratus persen atau pelunasannya paling cepat, tapi sejak pemberian hadiah ini tidak diperbolehkan oleh pihak BPK, akhirnya tidak ada lagi pemberian hadiah,”kata Endang.
Terkait dengan pemberian hadiah bagi desa/kelurahan yang sukses atau bagus dalam penarikan PBB, Endang mengatakan, ada rencana ingin diberikan lagi. Sebab di beberapa daerah ternyata pemberian hadiah masih dilakukan. “Pemberian hadian ini masih dikaji lagi dengan mencontoh di daerah yang masih memberikan hadiah,”katanya.
