Pemkab Kendal segera membuatkan lapak sementara dengan menggunakan tenda di area Terminal Weleri untuk para pedagang yang terkena musibah dan terdampak kebakaran Pasar Weleri.
Hal ini terungkap saat pertemuan perwakilan Paguyuban Pasar Weleri 1 Bangkit dengan Kepala Dinas Perdagangan yang difasilitasi oleh Komisi B DPRD Kendal, di ruang pertemuan DPRD Kendal, Senin (16/11/2020).
“Jadi nanti para pedagang kami buatkan lapak sementara dengan menggunakan tenda seperti yang ada di alun-alun Kendal. Ya kami minta kerelaan para pedagang untuk bongkar muat dagangannya, dan menjaga lapak tenda sementara tersebut,” jelas Plt Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni.
Yanuar juga menegaskan, untuk lokasi Pasar Weleri 1 nantinya akan dibangun di tempat yang sama, tidak dipindah seperti isu yang beredar akhir-akhir ini. Hal itu menjawab adanya kesimpangsiuran informasi, jika lokasi pasar ada sebagian tanah tersebut milik PT KAI. “Perlu kami sampaikan bahwa tanah tersebut milik pemda, jadi nanti lokasi Pasar Weleri 1 dibangun di lokasi yang sama,” tandasnya.
Terkait relokasi para pedagang yang terkena musibah dan terdampak kebakaran, dalam waktu dekat akan terealisasi dan lokasinya sudah ditentukan.
“Insya Alllah, bulan Januari akan kita buat seperti relokasi pasar pagi Kaliwungu saat terbakar kemarin,” imbuh Yanuar meyakinkan para pedagang, yang disambut tepuk tangan perwakilan pedagang.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Weleri 1 Bangkit, Warno mengatakan, saat ini nasib 1.799 pedagang Pasar Weleri 1, yang terdiri dari 236 pedagang kios dan 1.563 pedagang los, pasca kebakaran masih belum menentu. Ia berharap, relokasi para pedagang dan pembangunan Pasar Weleri 1 segera terealisasi, sehingga perekonomian para pedagang segera pulih.
“Kami paguyuban pedagang Pasar Weleri 1 Bangkit mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kendal, bapak Makmun yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan Dinas Perdagangan dan Komisi B ini, sudah ditemukan solusi dan kabar menggembirakan untuk rekan-rekan pedagang,” ucapnya
Ketua Komisi B, Dian Alfat Muhammad mengatakan, dengan adanya isu yang berkembang mengenai lokasi pasar yang ada kaitannya dengan tanah PT KAI, dirinya minta untuk lebih diperjelas. Untuk itu harus dikaji kebenarannya.
“Apakah benar ada sebagian tanah tersebut milik PT KAI atau seluruhnya milik pemerintah daerah, supaya infonya tidak simpang siur,” ungkapnya.
